Belum genap satu tahun kinerja Kementerian Hukum dan HAM dinilai menurun. Akibat penurunan ini sampai-sampai Menteri Keuangan mengurangi anggarannya. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di ruang rapat Komisi III DPR Rabu, (10/6) siang.

Lebih lanjut Desmond mempertanyakan apakah penurunan kinerja itu karena penyerapan anggaran kecil atau kinerja Kementerian Hukum dan HAM menurun, sehingga rencana anggaran tahun 2016 pun diturunkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut politisi Gerindra ini,  pada tahun anggaran 2015 Kemenkumham mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.11.178.587.701.000,- (sebelas trilyun seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu rupiah), sementara pada tahun 2016 Kementerian Hukum dan Ham mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.10.346.011.304.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 1 T lebih.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengakui, bahwa belakangan ini memang banyak kasus-kasus yang terekspos media massa terkait kirerja pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Dia beserta jajarannya berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan Kemenkum HAM.

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pembinaan Napi/Tahanan terutama dengan adanya fenomena pengendalian peredaran gelap Narkoba di dalam Lapas, bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penindakan terhadap pegawai yang terlibat peredaran gelap narkoba.

Mulai hukuman disiplin tingkat sedang, hingga hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Disisi lain dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan masih terdapat kekurangan petugas pengamanan pada Lapas/Rutan.

Dijelaskan Laoly, jumlah petugas keamanan lapas idealnya adalah 27.141 orang, sedangkan kondisi saat ini sejumlah 14.456 orang, sehingga masih terdapat kekurangan petugas pengamanan yang sangat signifikan.

“ Kami menyadari realisasi anggaran tersebut masih kecil, karena masih terdapat mekanisme revisi yang sedang dalam proses penyelesaian sebagai akibat adanya penghematan perjalanan dinas dan kegiatan konsinyering, serta proses pengadaan barang dan jasa yang  belum final,” ungkap dia.

Meski demikian, Laoly meyakini sejauh ini seluruh output yang menjadi target Kementerian Hukum dan HAM dapat tercapai. Pihaknya senantiasa berupaya agar seluruh proses pencapaian kinerja di lingkungan Kementeriannya  dilakukan secara transparan dan akuntabel. (spy). Foto: Andri/parle/od